Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010)

摘要

This thesis discusses the implementation issues of Internal Control Systems to Achieve Fiscal Management Effective, Efficient and Non Corruption (Financial Management Case Study Against the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Cause of the weakness of the Internal Control System and Non-compliance with laws and regulations in the financial management of the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010, is generally due to the responsible officials negligent, inaccurate, and not optimal in carrying out their duties and responsibilities . In addition, the loss generally occurs due to local officials responsible for failing to comply and understand the applicable regulations and weak in monitoring and control. 2. Efforts to improve the functioning of internal control in financial management to be more effective, efficient and free of corruption into the future requires a strong commitment from all elements of the governments internal control apparatus comprising: Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); Inspector General or any other name that is functionally implement internal controls; Inspectorate provincial Inspectorate and district / city, so earnestly and consistently perform consistently Government Internal Control System (SPIP) as stipulated Nomo Government Regulation 60 of 2008 on Government Internal Control System. Further recommended because of the occurrence of cases of internal control system weaknesses (SPI) and non-compliance with laws and regulations regarding Local Government Finance Report (LKPD) that cause financial loss to the State / Regional, because there is no other optimal implementation of the internal control functions as mandated by Rule Government Nomo 60 of 2008, then to obtain an unqualified assessment of the Local Government Finance Report (LKPD), then the entire Provincial Government, District Government and Municipal Government in Indonesia, should really menyajikann and expressed naturally in all things material and financial information in the financial statements of their area to be used by the users of the financial statements and assessed according to standard assessment by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat tahun 2010, pada umumnya dikarenakan pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 2. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya direkomendasikan karena terjadinya kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara/Daerah, tiada lain dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian internal sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008, maka untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, harus benar-benar menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI.